PERTAMINA TUMBANG! Perlawanan Militan Rakyat & Aktivis Jambi Menang Mutlak, 5.506 Sertifikat Tanah "Zona Merah" Resmi Dibebaskan!

PERTAMINA TUMBANG! Perlawanan Militan Rakyat & Aktivis Jambi Menang Mutlak, 5.506 Sertifikat Tanah "Zona Merah" Resmi Dibebaskan!

Nasional Register Center   08.28

 

TR News – Keangkuhan korporasi akhirnya runtuh di hadapan persatuan rakyat. Setelah bertahun-tahun hidup dalam cengkeraman ketakutan dan ketidakpastian, ribuan masyarakat bersama koalisi aktivis pejuang hak agraria sukses menumbangkan klaim sepihak raksasa BUMN, PT Pertamina.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) resmi dipaksa membuka blokir atas 5.506 Sertifikat Hak Milik (SHM) warga yang selama ini disandera dengan tameng "Zona Merah". Keputusan bersejarah ini diketok palu dalam Rapat Koordinasi darurat Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang berlangsung panas dan penuh ketegangan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin, 19 Oktober 2026.

Konflik agraria paling membara di Kota Jambi ini bermula ketika hak atas tanah milik warga di 7 kelurahan, termasuk Kecamatan Kota Baru dan Alam Barajo, dibekukan total secara sepihak. Pertamina berdalih pemukiman padat tersebut beririsan dengan aset negara eks Stasiun Pompa 3. Akibatnya, lebih dari 20.000 jiwa warga sipil telantar secara hukum dan ekonominya dilumpuhkan. Mereka tidak bisa menyekolahkan anak menggunakan jaminan sertifikat, tidak bisa melakukan transaksi jual-beli, dan terus-menerus dihantui moncong penggusuran.

Namun, Pertamina dan birokrasi salah menilai mentalitas masyarakat Jambi. Alih-alih menyerah dan tunduk, gelombang perlawanan rakyat justru meledak di bawah komando para aktivis lintas gerakan. Massa berkali-kali mengepung dan menyegel kantor BPN, menduduki lahan sengketa, hingga menggelar aksi demonstrasi besar-besaran yang akhirnya memaksa otoritas pusat turun tangan.

Militansi di lapangan ini pula yang memicu BAM DPR RI pasang badan untuk menguliti kebijakan tersebut. Dalam rapat pleno lintas instansi dengan tensi tinggi, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, langsung menghajar Pertamina dan BPN dengan kritik super pedas. Ia menegaskan bahwa jika ada masalah dengan tanah tersebut, seharusnya diselesaikan di pengadilan, bukan justru menggunakan kekuasaan untuk memblokir hak rakyat secara semena-mena tanpa dasar hukum yang sah.

Ketegasan DPR RI itu akhirnya melahirkan empat poin kemenangan mutlak bagi rakyat Jambi. Berdasarkan dokumen publikasi Pemerintah Kota Jambi, Pertamina dan instansi terkait dipaksa tunduk tanpa syarat untuk segera membuka blokir 5.506 sertifikat tanah warga tanpa tapi. Selain itu, seluruh pihak dilarang keras melakukan tindakan represif, intimidasi, ataupun upaya pengosongan lahan terhadap warga. Sebagai langkah jangka panjang, BPN dan DJKN didorong untuk mengaudit total batas aset negara secara transparan, serta mengarahkan penyelesaian akhir melalui skema reforma agrarian yang berkeadilan.

Merespons runtuhnya klaim Zona Merah ini, Praktisi Hukum dan Mediator  Adv. Yan Salam, SHI. M.Pd. C.Med., menegaskan bahwa pembukaan blokir ini adalah kemenangan konstitusional murni bagi hak keperdataan masyarakat yang selama ini dirampas. Menurutnya, sertifikat yang dipegang warga adalah bukti kepemilikan yang sah, kuat, dan mengikat secara hukum. Ia juga menggarisbawahi bahwa tindakan pemblokiran massal sepihak oleh korporasi tanpa melalui putusan pengadilan yang inkrah merupakan preseden buruk yang melanggar hak asasi, sehingga kemenangan ini harus menjadi pelajaran keras bagi instansi atau BUMN mana pun di Indonesia.

Begitu keputusan resmi dibacakan, tangis histeris, sujud syukur, dan pekik takbir langsung menggema memecah barisan massa di luar ruangan. Perwakilan warga dan aktivis yang mengawal kasus ini sejak awal,  Suhatman Pisang yang juga seorang Advokat yang memimpin aksi, tak kuasa menahan air mata kebahagiaannya. Sambil berpelukan haru dengan warga lain, ia berteriak lantang bahwa perjuangan berdarah-darah siang malam di jalanan melawan intimidasi akhirnya dibayar tunai, membuktikan bahwa jika rakyat dan aktivis bersatu, raksasa sekelas Pertamina pun bisa ditumbangkan. Kemenangan mutlak di Jambi ini pun menjadi sinyal peringatan keras bagi seluruh korporasi di Indonesia untuk tidak lagi coba-coba mengusik hak atas tanah rakyat. (NN)

---

Dendam Masalah Sepele Jadi Pemicu, Bocah 10 Tahun di Surabaya Tega Hilangkan Nyawa Anak Down Syndrome

Dendam Masalah Sepele Jadi Pemicu, Bocah 10 Tahun di Surabaya Tega Hilangkan Nyawa Anak Down Syndrome

HuKrim Register Center   09.56

TR News – Kasus kematian tragis Zulkarnain Abdul Aziz (10), anak penderita down syndrome di Surabaya yang diduga tewas dianiaya, akhirnya terungkap. Pihak kepolisian memastikan aksi kekerasan oleh anak tetangga korban berinisial K (10) ini murni dipicu dendam sepele akibat pernah bersenggolan fisik secara tidak sengaja dengan korban dan ayahnya.

Dalam melancarkan aksinya, K ditemani F (8) yang berdasarkan pemeriksaan BAP sejauh ini hanya bertindak sebagai penonton. Ironisnya, sebelum tabir ini dibongkar Satreskrim Polrestabes Surabaya lewat bukti rekaman CCTV, orang tua F sempat melayangkan tudingan palsu dengan menyebut ayah kandung korban sebagai pelakunya.

Tragedi memilukan ini memicu sorotan tajam publik mengenai bagaimana friksi kecil bisa dibesar-besarkan oleh seorang anak hingga berujung fatal. Fenomena ini dinilai menjadi cermin retak dari didikan anak yang buruk di rumah serta pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat. Ketika orang tua gagal menanamkan empati dan kontrol emosi, anak rentan tumbuh dengan mentalitas agresif. Kondisi ini diperparah oleh ekosistem lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, yang dengan mudah mengubah masalah sepele menjadi pembenaran aksi keji.

Menanggapi kasus ini, praktisi hukum dan mediator bersertifikasi, Adv. Yan Salam, S.H.I., M.Pd., C.Med., memberikan catatan kritis. Ia mendesak pemerintah dan DPR segera melakukan revisi pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PPA) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) karena batasan hukum saat ini dinilai tidak lagi relevan dengan realitas degradasi moral anak di era digital.

"Hukum kita harus adaptif. Regulasi perlindungan anak (UU PPA) saat ini terlalu longgar memberikan kekebalan bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berat. Jika penghilangan nyawa hanya diselesaikan dengan pembinaan singkat, ini mencederai rasa keadilan keluarga korban dan gagal memberi efek jera," tegas Adv. Yan Salam. Ia menambahkan, revisi harus memperketat sanksi rehabilitatif dan memuat sanksi bagi orang tua yang lalai mendidik anak.

Meski begitu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan menegaskan penanganan saat ini tetap berjalan sesuai koridor hukum positif UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Mengingat usia K yang masih 10 tahun, statusnya ditetapkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Melalui putusan diversi bersama Bapas dan pekerja sosial, K kini menjalani pembinaan selama 6 bulan di Rumah Perubahan Pemkot Surabaya dengan jaminan hak dasar dan evaluasi berkala.

Sementara itu, F (8) yang berstatus sebagai saksi kini ditempatkan di pondok pesantren atas persetujuan orang tuanya. Langkah solutif ini diambil kepolisian untuk menjaga kondisi psikologis anak, meredam gesekan sosial antartetangga, sekaligus memastikan F tetap mendapatkan pendidikan formal selama proses hukum berjalan.(NN)

Sembilan Tahun Sejak Era LTSHE 2017, Program Tenaga Surya Pusat Terganjal Salah Terjemah Regulasi di Desa

Sembilan Tahun Sejak Era LTSHE 2017, Program Tenaga Surya Pusat Terganjal Salah Terjemah Regulasi di Desa

Nasional Register Center   21.26

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mematangkan langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur dan kemandirian energi di tingkat pedesaan. Fokus utamanya kini diarahkan pada percepatan implementasi energi terbarukan yang difokuskan pada penyediaan layanan fasilitas publik di berbagai wilayah seluruh tanah air. Langkah masif ini menjadi bagian dari peta jalan besar pemerintah dalam mengejar target kapasitas energi surya secara nasional demi mewujudkan pemerataan akses energi dari garis depan pembangunan.

Penyediaan fasilitas publik dasar berbasis surya ini diharapkan tidak hanya memberikan keamanan dan menerangi wilayah pedalaman secara merata, tetapi juga menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat daerah. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya tiap wilayah memiliki kemandirian infrastruktur yang bersumber dari energi bersih. Pembangunan sarana publik yang andal dan terintegrasi ini menjadi program strategis yang didorong penuh oleh pemerintah guna menghapus ketergantungan pada jaringan konvensional berbahan bakar fosil.

Komitmen serius tersebut dibuktikan dengan kebijakan fiskal di mana pemerintah mengucurkan alokasi subsidi dari APBN dalam jumlah luar biasa besar khusus untuk sektor energi hijau ini. Menjadikan transisi energi bersih pada fasilitas umum sebagai salah satu program prioritas mutlak, dukungan pendanaan masif dari kantong negara ini diproyeksikan untuk menopang seluruh pembiayaan pengadaan unit pencahayaan mandiri serta infrastruktur penunjang berbasis surya di ribuan titik pedesaan.

Pemerintah sebenarnya mematok target agresif agar proyek strategis elektrifikasi fasilitas publik ini dapat berjalan nyata dan mulai bergulir signifikan pada tahun 2026 ini. Langkah cepat ini diambil demi mempercepat pemerataan akses penerangan ramah lingkungan yang selama ini dinilai lambat di wilayah terpencil. Pengalihan ke sistem aplikasi mandiri per titik ini diproyeksikan mampu memangkas beban anggaran operasional daerah yang selama ini membengkak untuk pemeliharaan jaringan kabel dan pasokan listrik fosil konvensional.

Namun, rekam jejak mencatat bahwa sembilan tahun sejak program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) pertama kali digulirkan sebagai prioritas pada 2017 hingga sekarang, rencana besar pusat ini selalu kandas akibat ketidakbecusan birokrasi di daerah. Ego sektoral pemerintah daerah yang dibungkus dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwako) mandul justru menjadi pangkal utama mandeknya program nasional ini. Alih-alih mempermudah eksekusi, jajaran birokrat di daerah justru memproduksi aturan lokal yang berbelit-belit dan sarat akan salah terjemah regulasi. Akibatnya, visi besar dari pusat sengaja dipotong di tengah jalan oleh ego birokrasi kota dan kabupaten, sehingga tidak pernah menyentuh akar rumput. Realitasnya sangat memprihatinkan: tidak ada satu pun pemangku kebijakan di tingkat desa yang berani atau mau memprogramkan energi terbarukan, apalagi melirik tenaga surya, karena takut terjebak dalam jebakan Batman regulasi daerah yang membingungkan.

Sikap apatis dan ketidakmampuan daerah dalam menyinkronkan aturan lokal ini pada akhirnya menyandera pemanfaatan teknologi hijau. Di tengah mandeknya inisiatif birokrasi daerah, situasi ini secara gamblang memperlihatkan bahwa ruang pengadaan teknis sudah sepatutnya diserahkan kepada pengembang eksternal profesional yang bergerak lincah. Pihak ketiga yang memiliki kesiapan pasokan perangkat pencahayaan jalan mandiri, keahlian instalasi tiang terintegrasi, serta pasokan komponen sistem modular berspesifikasi tinggi jauh lebih siap untuk langsung mengintervensi kebuntuan di lapangan dan menyerap anggaran subsidi raksasa dari pusat. Pemerintah pusat kini dituntut untuk melakukan evaluasi radikal terhadap regulasi teknis pengadaan sarana publik, agar komitmen energi bersih pedesaan tahun 2026 ini tidak lagi disandera oleh syahwat birokrasi daerah yang gemar membelokkan arah kebijakan nasional. (NN)

Tokoh Kerinci Perantauan: Bupati Kerinci Gagal Urus Satu Desa, Bagaimana Kabupaten?

Tokoh Kerinci Perantauan: Bupati Kerinci Gagal Urus Satu Desa, Bagaimana Kabupaten?

KERINCI Register Center   06.34

TR NEws - Kerinci, 20 Juli 2026 — Kritik keras datang dari tokoh Kerinci di luar daerah terhadap kepemimpinan Bupati Kerinci. Mereka menilai, kegagalan menyelesaikan konflik di Desa Semerah, Kecamatan Tanah Cogok adalah bukti nyata lemahnya kepemimpinan. “Mengurus satu desa saja tidak bisa, bagaimana bisa mengurus seluruh kabupaten?” tegas salah seorang tokoh perantauan.

Konflik di Desa Semerah telah berlangsung lebih dari empat tahun dan menimbulkan keresahan sosial yang berkepanjangan. Persoalan ini sudah berulang kali dibahas dalam rapat resmi antara DPRD Kabupaten Kerinci, unsur pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam rapat terakhir yang digelar pada 20 Juli 2026, DPRD menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian Kepala Desa Semerah paling lambat 20 Agustus 2026. Jika tidak, DPRD akan menggunakan Hak Angket sebagai bentuk pengawasan terhadap Bupati.

Tokoh Kerinci di perantauan menilai Bupati lebih mementingkan mempertahanokan seorang kepala desa yang sudah tidak dipercaya rakyat, ketimbang mendengar aspirasi masyarakat luas. Sikap ini dianggap sebagai pengabaian terhadap suara rakyat dan mencerminkan kepemimpinan yang tidak berpihak pada masyarakat.

Selain DPRD, Ninik Mamak Desa Semerah juga telah mengeluarkan keputusan resmi menolak kepemimpinan kepala desa. Mereka bahkan mengorganisir aksi unjuk rasa damai pada 20 Juli 2026 dengan rute menuju Kantor Bupati, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Aksi ini dipimpin oleh Ketua Ninik Mamak, Muhammad Ihsan, dengan jumlah peserta sekitar 200 orang.

Dengan berbagai desakan dari DPRD, tokoh adat, masyarakat, dan tokoh Kerinci di perantauan, muncul pertanyaan besar yang menggema: ada apa dengan Bupati Kerinci? Mengapa mengurus satu desa saja tidak mampu, sementara tanggung jawabnya adalah seluruh kabupaten?. (NN)

Ironi Letjen Lodewyk Pusung: 32 Tahun Setia di Militer, Tumbang dalam 1,5 Tahun Urusan Dapur

Ironi Letjen Lodewyk Pusung: 32 Tahun Setia di Militer, Tumbang dalam 1,5 Tahun Urusan Dapur

Hukum dan Kriminal NAS Register Center   21.50

TR NEws - Jakarta, 2 Juni 2026 — Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Letjen (Purn) Lodewyk Pusung, seorang jenderal bintang tiga, dari jabatan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Keputusan ini diambil setelah evaluasi kinerja lembaga yang baru berusia 1,5 tahun.

Lodewyk Pusung bukan sosok sembarangan. Sebagai jenderal bintang tiga, ia ditempa selama 32 tahun di militer, memimpin operasi besar di Timor Timur, Papua, dan Aceh, serta menduduki jabatan strategis seperti Pangdam I/Bukit Barisan dan Asops Panglima TNI. Deretan penghargaan bergengsi menghiasi kariernya, mulai dari Satyalancana Kesetiaan XXXII Tahun hingga Bintang Yudha Dharma Pratama. Namun, kiprah panjang itu berakhir dengan ironi ketika ia harus menghadapi dunia birokrasi sipil.

Hanya sehari setelah dicopot, pada 3 Juni 2026, Lodewyk Pusung ditangkap Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis. Ia digiring mengenakan rompi tahanan berwarna pink, bersama dua pejabat lain: Dadan Hindayana (eks Kepala BGN) dan Mayjen (Purn) Sony Sanjaya, seorang jenderal bintang dua yang juga pernah menjabat Wakil Kepala BGN. Dugaan korupsi ini disebut melibatkan intervensi verifikasi yayasan penerima dana, dengan potensi aliran miliaran rupiah setiap hari.

Ironi semakin jelas: seorang jenderal bintang tiga dan seorang jenderal bintang dua, yang kuat menghadapi peluru dan strategi tempur, justru tumbang di “medan dapur” birokrasi. Dari komando pasukan ke komando piring, perjalanan mereka menjadi simbol betapa birokrasi sipil memiliki tantangan yang berbeda dan tidak kalah berat.

Kini sorotan beralih kepada penggantinya, Nanik S. Deyang, yang diharapkan mampu membawa arah baru bagi BGN. Publik menunggu apakah kepemimpinan baru ini bisa membuat program gizi nasional lebih sehat dan lebih kuat daripada sekadar jargon, sementara proses hukum terhadap Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya akan menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. (AAH)

Rakyat Semerah Bangkit: 3 tahun Dana Desa tidak Cair, Dinas PMD Kabupaten Kerinci Diduga Tutup Mata

Rakyat Semerah Bangkit: 3 tahun Dana Desa tidak Cair, Dinas PMD Kabupaten Kerinci Diduga Tutup Mata

Video dan Film Register Center   22.31

TR News - Kerinci – Rakyat Desa Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, akhirnya bangkit. Tiga tahun dana desa tidak cair, tiga tahun rakyat menunggu tanpa kepastian. Bagi warga, ini bukan sekadar kelalaian, melainkan dugaan pembiaran yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Kerinci.  

Suara rakyat semakin keras: “Kalau dana desa bisa ditahan bertahun-tahun tanpa solusi, itu bukan lagi masalah teknis. Itu pembiaran. Pemerintah seolah menutup mata, sementara rakyat menderita.”  

Lebih pedas lagi, isu peleburan desa justru digoreng sebagai solusi. Rakyat menolak mentah-mentah. “Yang bermasalah aparatur, bukan desa. Jangan bodoh menjadikan peleburan desa sebagai jalan keluar. Itu sama saja mengorbankan rakyat demi menutupi kegagalan aparat,” ujar warga dengan nada marah.  

Kini, kepercayaan rakyat terhadap kepala desa sudah hilang. Kepala desa tanpa dukungan rakyat ibarat kursi kosong tanpa pijakan. Kehilangan dukungan rakyat berarti kehilangan legitimasi. Kursi yang goyah diguncang rakyat bisa berubah menjadi badai yang mengancam stabilitas pemerintahan. Dan di balik semua ini, rakyat melihat jelas: Dinas PMD Kabupaten Kerinci diduga tutup mata atas masalah yang mestinya bisa selesai.  

Penutup:  

Suara rakyat Semerah adalah tamparan keras. Tiga tahun dana desa tertahan bukan sekadar angka, tapi bukti nyata kegagalan. Jangan lagi ada pembiaran. Jangan lagi ada solusi bodoh. Yang harus dibenahi adalah aparatur yang gagal, bukan desa yang menjadi korban. (NN)

Satu Wadah, Satu Marwah: PERADI Jambi Pererat Kekeluargaan di Hari Kemenangan

Satu Wadah, Satu Marwah: PERADI Jambi Pererat Kekeluargaan di Hari Kemenangan

Kota Jambi Register Center   23.36

TR News - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jambi menggelar kegiatan Halal Bihalal di Aston Hotel Jambi pada Minggu (19/4/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Satu Wadah, Satu Marwah, Jalin Kekeluargaan dalam Semangat Hari Kemenangan” dan dihadiri oleh ratusan anggota PERADI Jambi.

Momentum Halal Bihalal ini menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, Ketua Panitia, Wendhy Yanuar Prathama, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali semangat kolektif antar anggota. Ia menyebutkan bahwa nilai kekeluargaan yang diusung dalam tema bukan sekadar simbolik, melainkan menjadi fondasi dalam memperkuat hubungan profesional yang sehat dan saling mendukung.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mempererat kembali hubungan emosional dan profesional antaranggota, sehingga ke depan PERADI Jambi dapat terus bergerak dalam satu visi, satu marwah, dan satu komitmen bersama,” ujarnya.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan eratnya hubungan antar anggota yang selama ini menjadi kekuatan utama organisasi. Interaksi yang terbangun tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang diskusi informal mengenai dinamika praktik hukum serta tantangan profesi advokat ke depan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC PERADI Jambi, Dr. Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kekompakan organisasi di tengah perkembangan dunia hukum yang semakin kompleks dan dinamis.

Menurutnya, advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi hukum yang mumpuni, tetapi juga integritas serta solidaritas yang kuat dalam menjaga marwah profesi.

“Silaturahmi seperti ini bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan menjadi fondasi dalam memperkuat kebersamaan. Dari sinilah lahir kekuatan kolektif untuk menjaga profesionalisme dan integritas advokat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syahlan juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin besar, terutama dengan adanya perubahan regulasi hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan bersama dalam memahami dan mengawal implementasi aturan-aturan baru agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa DPC PERADI Jambi dalam waktu dekat akan menggelar agenda strategis berupa forum pembahasan terkait pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Forum tersebut direncanakan akan menghadirkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai narasumber utama. Kehadiran tokoh nasional di bidang advokat ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus memperkaya perspektif anggota dalam menyikapi perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Selain sebagai forum ilmiah, kegiatan tersebut juga diproyeksikan menjadi wadah aspirasi gagasan dalam merespons dinamika hukum nasional, termasuk dalam memastikan bahwa peran advokat tetap strategis dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat.

DPC PERADI Jambi pun optimistis bahwa seluruh anggota akan memberikan dukungan penuh terhadap agenda-agenda organisasi ke depan, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta menjaga kehormatan profesi advokat.

Melalui kegiatan Halal Bihalal ini, PERADI Jambi menegaskan komitmennya untuk terus menjadi organisasi advokat yang solid, berintegritas, dan responsif terhadap perkembangan hukum, sekaligus memperkuat peran advokat sebagai pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia. (Red)