TR News - Kerinci, 6 Juli 2025. Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci kembali menjadi sorotan tajam. Selain menyeret tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi, perhatian publik kini tertuju pada lampu-lampu yang digunakan dalam proyek tersebut, yang diketahui merupakan produk murah asal Cina dengan kualitas rendah.
Lampu-lampu tersebut digunakan dalam proyek senilai lebih dari Rp 5 miliar yang tersebar dalam 41 paket pengadaan. Berdasarkan informasi dari lapangan, lampu yang dipasok oleh rekanan proyek merupakan lampu LED berharga murah, namun kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan teknis untuk penerangan jalan umum.
Sejumlah warga menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil proyek tersebut. Mereka menilai bahwa lampu yang dipasang tidak mencerminkan nilai anggaran yang besar.
“Kalau anggarannya miliaran, kenapa lampunya seperti itu? Terlihat murahan dan tidak meyakinkan,” ujar Rizal warga Kecamatan Siulak, saat ditemui di lokasi pemasangan.
“Kami tidak tahu soal teknis, tapi sebagai masyarakat kami bisa menilai. Lampunya tidak seperti proyek pemerintah biasanya. Ini seperti asal-asalan,” tambah Yuni, warga lainnya dari Hilir.
Barang Murah, Proyek Bermasalah. Penggunaan barang murah dalam proyek pemerintah memang kerap menjadi celah penyimpangan. Dalam kasus ini, pemilihan lampu murah asal Cina diduga menjadi bagian dari upaya menekan biaya agar keuntungan rekanan bisa dimaksimalkan. Namun, konsekuensinya adalah hasil pekerjaan yang tidak sesuai harapan dan menimbulkan kecurigaan publik.
Proyek ini juga diketahui dipecah menjadi 41 paket kecil agar bisa dilakukan dengan metode penunjukan langsung, bukan lelang terbuka. Modus ini memudahkan pengondisian rekanan dan pengadaan barang yang tidak sesuai standar.
Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala Dishub Kerinci dan lima rekanan proyek. Mereka kini ditahan di Rutan Sungai Penuh untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Hasil audit menyebutkan bahwa negara mengalami kerugian lebih dari Rp 2,7 miliar akibat penyimpangan dalam proyek inI.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap kualitas barang dalam proyek pemerintah. Penggunaan material murah dan tidak layak bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap pelayanan dasar. (AKH)
.
Tidak ada komentar:
Write komentar